MUSI BANYUASIN, GALERIPOST.ID — Aktivitas ribuan sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, kini menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Persoalan pengelolaan, keselamatan kerja, lingkungan hingga kepastian mekanisme produksi menjadi agenda penting yang harus segera ditata.
Merespons kondisi tersebut, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., turun langsung melakukan inspeksi dan pengecekan kawasan sumur minyak masyarakat di Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
Kunjungan ini bukan sekadar peninjauan lapangan. Di balik besarnya potensi ekonomi minyak rakyat, terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan: memastikan aktivitas masyarakat tidak berjalan tanpa standar keselamatan, pengawasan, dan kepastian hukum.
Penataan kawasan tersebut melibatkan Polres Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Muba, TNI, SKK Migas, serta Pertamina. Seluruh pihak didorong memiliki persepsi dan komitmen yang sama agar pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Dalam inspeksi tersebut, Kapolda Sumsel bersama perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta perwakilan Pertamina melihat langsung kondisi kawasan yang selama ini menjadi perhatian karena aktivitas ribuan sumur masyarakat belum seluruhnya memenuhi standar pengelolaan dan keselamatan kerja.
Kapolda Sumsel menegaskan, penataan harus menjadi langkah konkret untuk mengakhiri pola pengelolaan yang tidak tertib. Sebab, jika dibiarkan tanpa pengawasan memadai, aktivitas sumur minyak berpotensi memunculkan kerusakan lingkungan, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai ketentuan.
Ke depan, pengelolaan diharapkan berlangsung melalui mekanisme yang lebih terorganisasi, termasuk melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.
TENAGA KERJA LOKAL JANGAN SAMPAI TERSINGKIR
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam penataan kawasan Hindoli adalah pemberdayaan masyarakat lokal.
Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan telah menyepakati bahwa pemilik sumur dari luar Kabupaten Musi Banyuasin tetap harus mengutamakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di lapangan.
Kebijakan ini diharapkan tidak sekadar menata aktivitas produksi, tetapi juga memastikan kekayaan sumber daya alam daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Muba.
Pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan didorong agar perputaran ekonomi masyarakat dapat berkembang secara lebih terarah.
KESELAMATAN KERJA JADI PERHATIAN, AKTIVITAS MALAM DILARANG
Di tengah besarnya aktivitas ekonomi sumur minyak rakyat, keselamatan pekerja tidak boleh ditempatkan sebagai urusan nomor dua.
Kapolda Sumsel menekankan larangan aktivitas pekerjaan pada malam hari sebagai salah satu langkah meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Ancaman gas berbahaya yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan menjadi salah satu alasan pentingnya pengaturan operasional.
Pengaturan jam kerja juga berkaitan dengan faktor kelelahan pekerja serta pencegahan potensi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
Karena itu, pengawasan terhadap jam operasional, kondisi pekerja, dan penerapan standar keselamatan harus dilaksanakan secara konsisten, bukan sekadar menjadi kesepakatan di atas kertas.
Tak hanya itu, sistem pendataan orang yang beraktivitas di kawasan sumur minyak juga akan diperkuat. Setiap pekerja maupun pihak yang berkepentingan wajib memiliki identitas dan tercatat secara jelas.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperketat pengawasan, mencegah masuknya pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menjaga keamanan lingkungan operasional.
BUPATI MUBA: POTENSI MINYAK HARUS BUKA LAPANGAN KERJA
Bupati Musi Banyuasin H. Toha Tohet menyatakan pemerintah kabupaten akan mendorong pembinaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di kawasan sumur minyak rakyat.
Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Muba harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan.
“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Toha, Kamis (12/11/2026).
Ia juga mengharapkan seluruh pemilik sumur mematuhi aturan penataan yang telah disepakati, termasuk membangun fasilitas yang lebih terorganisasi sehingga kawasan operasional tidak lagi terkesan semrawut.
Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih tertib tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
MEKANISME PRODUKSI DAN PEMBAGIAN HASIL HARUS TRANSPARAN
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil produksi minyak.
Persetujuan terhadap titik sumur telah menjadi bagian dari proses yang berjalan. Namun, pengelolaan dan penerimaan hasil produksi masih harus melewati tahapan sesuai ketentuan, termasuk dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan.
Transparansi pembagian hasil juga menjadi perhatian agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat harus mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan serta manfaat ekonomi yang diterima.
Kepastian prosedur menjadi penting agar penataan tidak hanya menghasilkan ketertiban operasional, tetapi juga mencegah munculnya persoalan baru di kemudian hari.
Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, menegaskan bahwa penataan kawasan Hindoli bukan semata-mata mengatur aktivitas produksi minyak.
Lebih dari itu, upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.
Ia berharap Hindoli dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah pertambangan yang baik sehingga dapat diterapkan di wilayah lain dengan kondisi serupa.
POLDA SUMSEL PERKUAT PENGAWASAN DAN SINERGI
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan keterlibatan kepolisian dalam penataan sumur minyak masyarakat merupakan bagian dari penguatan sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina.
Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk mendukung ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat yang beraktivitas di kawasan operasional.
Penataan sumur minyak rakyat di Hindoli kini menghadapi pekerjaan besar. Bukan hanya soal bagaimana minyak dapat diproduksi, melainkan bagaimana aktivitas tersebut memiliki kepastian hukum, standar keselamatan, perlindungan lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat.
Sebab, besarnya potensi minyak bumi di Musi Banyuasin tidak boleh berbanding terbalik dengan keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan.
Hindoli diharapkan menjadi titik awal perubahan: dari aktivitas sumur minyak rakyat yang belum sepenuhnya tertata menuju pengelolaan yang terorganisasi, transparan, aman, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
(ABDUS)














Komentar