PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Penelusuran dugaan korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012–2016 memasuki babak serius.
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumatera Selatan menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp286,27 miliar.
Penyitaan ini menjadi langkah penting penyidik dalam mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara pembiayaan bermasalah bernilai puluhan juta dolar Amerika Serikat.
Tidak hanya mengusut dugaan penyimpangan, penyidik juga bergerak menelusuri dan mengamankan aset untuk mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
Pengamanan aset tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Kamis (12/11/2026). Pemasangan plang penyitaan dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah sejak pekan sebelumnya hingga Kamis.
Dari total 44 objek yang disita, sebanyak 38 objek berada di Sumatera Selatan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar.
Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai mencapai Rp13,25 miliar.
Sementara enam objek lainnya berada di luar Sumatera Selatan. Dua objek di Jakarta Selatan bernilai Rp248,7 miliar, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.
JAKARTA SELATAN DOMINASI NILAI ASET.
Dari keseluruhan aset yang diamankan, dua objek di Jakarta Selatan memiliki nilai paling besar, yakni Rp248,7 miliar. Nilai tersebut menjadi bagian terbesar dari total aset yang disita penyidik dalam perkara ini.
Adapun aset-aset di Sumatera Selatan memperlihatkan luasnya sebaran objek yang harus diamankan, terutama di Kabupaten Ogan Ilir yang tercatat memiliki 29 objek.
Pemasangan plang penyitaan dilakukan untuk mencegah aset tersebut dialihkan, diperjualbelikan, atau dipindahtangankan selama proses hukum berlangsung.
BERAWAL DARI PEMBIAYAAN 9 JUTA DOLAR AS.
Perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology yang menyisakan kewajiban macet sebesar 9 juta dolar AS.
Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pemeriksaan kelayakan pembiayaan serta penilaian risiko sebelum fasilitas diberikan.
Persoalan kemudian berkembang ketika LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar AS melalui 17 kali pencairan.
Penyidik menduga fasilitas pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya. Namun, proses pencairannya diduga tidak didukung verifikasi dokumen dan pemeriksaan jaminan yang memadai.
Dugaan penyimpangan dalam dua skema pembiayaan inilah yang menjadi bagian penting dalam penyidikan perkara tersebut.
ENAM TERSANGKA, KERUGIAN NEGARA TEMBUS 43,62 JUTA DOLAR AS.
Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Lima di antaranya berasal dari unsur internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM, yang merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa tersebut terjadi.
Besarnya dampak perkara ini juga tercermin dari hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025.
BPK mencatat kerugian keuangan negara mencapai 43.617.739,13 dolar AS atau sekitar 43,62 juta dolar AS.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya nilai keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan dalam perkara dugaan korupsi fasilitas pembiayaan tersebut.
KORTASTIPIDKOR: PENELUSURAN ASET BELUM BERHENTI.
Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, S.H., S.I.K., M.M. menegaskan, penyitaan lintas wilayah tersebut merupakan bagian dari langkah pengamanan aset dalam rangkaian penegakan hukum.
“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyitaan dan pengamanan aset di lapangan berjalan aman, tertib, dan terukur sebagai bentuk komitmen nyata Polri dalam menyelamatkan keuangan negara,” ujar Ahmad Yusuf Afandi.
Sementara itu, Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Danny Haposan ABS Sianipar, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa penyidikan belum berhenti pada 44 objek yang telah diamankan.
Penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
“Penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak hukum para tersangka, sembari terus melacak aset-aset lain yang terafiliasi dengan perkara ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara,” tegas Danny.
Pernyataan tersebut menandakan bahwa upaya pelacakan aset masih menjadi bagian dari strategi penyidikan. Artinya, 44 objek yang telah disita belum tentu menjadi keseluruhan aset yang akan ditelusuri penyidik.
POLDA SUMSEL PERKUAT PENGAMANAN ASET.
Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa Polda Sumsel mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Kortastipidkor Polri, khususnya dalam pengamanan aset yang berada di wilayah Sumatera Selatan.
“Polda Sumsel mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang presisi dan berintegritas demi menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ungkap Nandang.
Penyitaan 44 objek aset senilai Rp286,27 miliar ini menjadi bagian penting dalam upaya mengamankan kekayaan yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi pembiayaan LPEI.
Namun, pekerjaan penyidik belum selesai. Penelusuran aset lain, pembuktian dugaan penyimpangan, serta proses hukum terhadap enam tersangka tetap menjadi bagian yang harus dituntaskan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pesannya jelas: penegakan hukum tidak cukup hanya mengungkap dugaan korupsi dan menetapkan tersangka. Aset yang diduga berkaitan dengan perkara juga harus ditelusuri dan diamankan agar upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat berjalan maksimal.
POLISI BERSAMA MASYARAKAT.
(ABDUS)














Komentar