PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bukan pekerjaan ringan. Di balik capaian tersebut, ada tanggung jawab besar yang menuntut kedisiplinan, ketelitian, transparansi, dan keseriusan seluruh personel Polri dalam mengelola keuangan serta Barang Milik Negara (BMN).
Pesan tegas itu disampaikan Karo Logistik (Karo Log) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Budi Santosa, S.I.K., M.Si., saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Logistik bagi satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil) jajaran Polda Sumsel di Palembang, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Budi Santosa menegaskan bahwa keberhasilan Polri mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh personel yang menjalankan tugas pengelolaan anggaran maupun aset negara.
Namun, ia mengingatkan, predikat WTP tidak boleh membuat jajaran berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemacu untuk memperkuat tata kelola logistik yang semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, Bimtek Logistik bukan sekadar agenda rutin yang selesai setelah kegiatan berlangsung. Kegiatan ini memiliki peran strategis dalam membangun tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum, serta akuntabilitas pengelolaan BMN dan seluruh kegiatan bidang logistik.
Selain itu, pengelolaan logistik harus selaras dengan program Kapolri, terutama memastikan setiap pengadaan barang didasarkan pada kebutuhan riil serta memperhitungkan kesiapan biaya pemeliharaan. Pencatatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset juga harus diperkuat.
Sorotan serius muncul ketika Budi mengungkap masih ditemukannya sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset di lingkungan satker dan satwil.
Di antaranya, aset dalam kondisi rusak berat (RB) yang belum diproses penghapusan atau disposal. Bahkan, masih ditemukan pengisian data pada aplikasi SAKTI BMN dan SILOG yang dilakukan secara asal input serta tidak lengkap.
Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa pengelolaan aset negara tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan administratif semata. Ketidaksesuaian data, lemahnya pengawasan, dan lambannya penanganan aset bermasalah berpotensi menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban pengelolaan BMN.
Budi menegaskan, tanggung jawab pengelolaan logistik harus dijalankan secara serius oleh pejabat yang berwenang. Pada tingkat satker, tanggung jawab berada pada Kasubbag Renmin, sedangkan di tingkat Polres dan Polrestabes menjadi tanggung jawab Kabag Logistik bersama operator masing-masing.
Ia meminta seluruh pejabat terkait tidak sekadar menyerahkan pekerjaan kepada operator, tetapi harus terlibat aktif melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
DELAPAN INSTRUKSI TEGAS KARO LOG POLDA SUMSEL.
Untuk membenahi tata kelola logistik, Budi Santosa menyampaikan delapan penekanan penting yang wajib menjadi perhatian seluruh jajaran.
Pertama, seluruh peserta diminta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan aset Polri serta pelaksanaan tugas bidang logistik lainnya.
Kedua, melakukan pemutakhiran dan validasi data SAKTI BMN serta SILOG secara berkala. Seluruh pengelola dan operator BMN wajib memastikan kesesuaian data administrasi, data aplikasi, dokumen kepemilikan, hingga kondisi fisik aset di lapangan.
Inventarisasi dan rekonsiliasi harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai data yang tercatat dalam aplikasi berbeda dengan kondisi nyata aset yang dimiliki.
Ketiga, mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset negara. Budi mengingatkan bahwa aset negara bukan sekadar barang yang dicatat dan dilaporkan, tetapi harus memberikan manfaat nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, tidak digunakan, berpotensi dioptimalkan, maupun masih memiliki persoalan harus segera diidentifikasi. Seluruh pemanfaatannya wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penguasaan aset tanpa hak.
Keempat, melakukan pembenahan dan penertiban terhadap aset yang bermasalah, baik dari sisi administrasi maupun status penggunaannya.
Kendaraan roda dua, roda empat, roda enam, gedung, bangunan, serta peralatan lainnya yang mengalami kerusakan berat harus segera ditindaklanjuti untuk diajukan penghapusannya melalui aplikasi SIMAN V2.
Kelima, meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab. Kabaglog dan Kasubbag Renmin diminta aktif melakukan monitoring, pengawasan, serta pengendalian terhadap operator masing-masing.
Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan atau permintaan data dari tingkat Polda. Pengelolaan aset harus diawasi secara berkelanjutan.
Keenam, Kabaglog dan Kasubbag Renmin wajib melakukan analisis dan evaluasi (anev) secara berkala terhadap kualitas data yang disajikan. Pengelolaan aset merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata dibebankan kepada operator.
Pengecekan berkala dan dokumentasi setiap perubahan aset harus menjadi bagian dari mekanisme kerja.
Ketujuh, memastikan seluruh transaksi maupun mutasi barang didukung dokumen yang sah. Mulai dari pengadaan, penerimaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan hingga penghapusan BMN harus dilengkapi administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedelapan, menghindari temuan berulang. Setiap pengalaman dari pemeriksaan, audit internal maupun pemeriksaan BPK RI harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan tata kelola BMN.
Setiap temuan wajib ditindaklanjuti, bukan sekadar dicatat dan dibiarkan tanpa penyelesaian.
JANGAN TUNGGU AUDIT UNTUK BERBENAH.
Penekanan tersebut menjadi pesan penting bagi seluruh pengelola logistik jajaran Polda Sumsel. Sebab, mempertahankan predikat WTP tidak cukup hanya dengan menyajikan laporan yang terlihat baik di atas kertas.
Keselarasan antara dokumen administrasi, data aplikasi, dan kondisi fisik aset menjadi bagian penting dalam membuktikan bahwa pengelolaan keuangan serta barang milik negara benar-benar berjalan secara tertib dan bertanggung jawab.
Budi Santosa juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satker dan satwil yang telah bekerja dengan baik serta menyelesaikan pendataan dan kegiatan logistik di masing-masing satuan.
Ia berharap komitmen, kedisiplinan, dan kepedulian seluruh personel terus ditingkatkan agar pengelolaan logistik Polda Sumsel semakin profesional, transparan, akuntabel, dan terhindar dari temuan pemeriksaan yang berulang.
Predikat WTP harus dijaga dengan kerja nyata. Bukan hanya soal mempertahankan penilaian BPK RI, tetapi juga memastikan setiap aset negara tercatat dengan benar, terpelihara, dimanfaatkan sesuai aturan, dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas Polri.
(ABDUS)














Komentar