PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan tuntutan publik yang harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen inilah yang menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 yang dihadiri Polda Sumatera Selatan di Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).
Mewakili Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., hadir dalam forum nasional yang mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.
Kehadiran Polda Sumsel bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Partisipasi tersebut menjadi penegasan dukungan institusi kepolisian terhadap penguatan keterbukaan informasi publik sekaligus membangun tata kelola pelayanan pemerintahan yang semakin transparan dan bertanggung jawab.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan lembaga negara, transparansi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik. Institusi pemerintah, termasuk kepolisian, dituntut mampu menghadirkan pelayanan informasi yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rakornas yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga, sekaligus menyatukan langkah menghadapi tantangan keterbukaan informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Pembukaan kegiatan berlangsung dengan nuansa budaya Sumatera Selatan melalui penampilan Tari Tanggai. Rangkaian acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Komisi Informasi serta pembacaan doa.
Sejumlah pejabat turut memberikan sambutan, mulai dari Ketua Komisi Informasi Pusat RI periode 2026–2030 Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T. yang secara resmi membuka kegiatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Komisi Informasi harus terus diperkuat,” ujar Herman Deru.
Pesan tersebut menegaskan bahwa transparansi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar hak masyarakat memperoleh informasi dapat terlindungi dan penyelenggaraan pemerintahan semakin akuntabel.
Rakornas ini juga menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya PS Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Kombes Pol Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. serta Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.
Kegiatan turut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, unsur Forkopimda Sumatera Selatan, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, serta Ketua Komisi Informasi Daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa institusinya berkomitmen mendukung penguatan ekosistem keterbukaan informasi publik sekaligus mempererat sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polda Sumsel berkomitmen mengawal agenda strategis pemerintah dan memperkuat transparansi pelayanan informasi publik demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel menuju Generasi Emas 2045,” ungkap Nandang.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara institusi negara dan masyarakat. Kepercayaan publik harus terus diperkuat melalui pelayanan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Keikutsertaan Polda Sumsel dalam Rakornas tersebut sekaligus mempertegas pentingnya sinergi kepolisian dengan pemerintah dan Komisi Informasi dalam mendukung agenda nasional.
Transparansi harus diwujudkan, akuntabilitas harus dibuktikan, dan kepercayaan masyarakat harus dijaga. Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan yang terbuka serta memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Sumatera Selatan.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.
POLISI BERSAMA MASYARAKAT.
(ABDUS)














Komentar