PALEMBANG — Tim Advokasi Hukum Gerindra Sumsel memberikan pendampingan hukum kepada tiga warga Tanjung Baru, yakni Sobirin, Bahalim, dan Rijal. Ketiganya dilaporkan oleh pihak PT Gembala Sriwijaya ke Polda Sumsel terkait tuduhan penyerobotan tanah.
Perwakilan Tim Advokasi Hukum Gerindra Sumsel, Zulfikar, menyatakan bahwa tuduhan penyerobotan tanah oleh perusahaan tersebut tidak tepat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Gembala Sriwijaya di lokasi tersebut dinilai telah berakhir. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan saat ini dinilai tidak resmi.
“Posisi warga saat ini adalah mempertahankan hak tanah nenek moyang mereka yang telah diserobot selama ini. Sementara itu, PT Gembala hingga kini masih terus bercokol dan beraktivitas di lokasi tersebut,” ujar Zulfikar.
Persoalan HGU PT Gembala Sriwijaya ini juga mendapat perhatian serius di tingkat pusat. Berdasarkan hasil Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN RI serta DPRD Sumatera Selatan pada Selasa, 19 Mei 2026, Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera mencabut HGU PT Gembala Sriwijaya dan menolak perpanjangan izinnya. Selanjutnya, lahan eks HGU tersebut diminta untuk dialihkan menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) demi kepentingan dan pemanfaatan masyarakat setempat.
Tim Advokasi menegaskan akan terus mendampingi ketiga warga Tanjung Baru tersebut dalam menghadapi proses hukum di Polda Sumsel guna memastikan hak-hak masyarakat perlindungi.
Hingga berita yang diturunkan hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengkonfirmasi kepada pihak PT Gembala terkait laporan Kapolda Sumatera Selatan.














Komentar