PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Profesionalisme bukan sekadar slogan, integritas bukan formalitas, dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan. Pesan tegas inilah yang ditekankan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) dan Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek jajaran, Selasa (20/10/2026).
Kapolda Sumsel menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum harus diperkuat dari tingkat Polres hingga Polsek. Setiap laporan masyarakat harus direspons secara serius, setiap perkara harus ditangani secara profesional, dan setiap tindakan kepolisian wajib berpijak pada hukum serta prinsip keadilan.
Arahan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal Polda Sumsel untuk memperkuat integritas personel, meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan, serta memastikan kehadiran Polri benar-benar memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan berlangsung di Ballroom Lantai 7 Gedung Utama Mapolda Sumsel, Palembang, mulai pukul 17.00 WIB.
Dalam agenda tersebut, Kapolda didampingi Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol. Patar M. H. Silalahi, S.I.K., Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., serta Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Kombes Pol. Andes Purwanti, S.E., M.M.
KAPOLDA TEKANKAN PENINDAKAN TEGAS, TANPA KOMPROMI TERHADAP INTEGRITAS.
Di hadapan jajaran reserse dan narkoba, Rony Samtana menekankan pentingnya kesamaan persepsi, pola kerja, dan standar profesional dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana. Penegakan hukum harus berjalan efektif, terukur, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Menurutnya, ketegasan terhadap pelaku kejahatan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hukum dan hak-hak masyarakat.
Aparat dituntut cermat dalam menangani perkara, menjaga integritas, serta mengedepankan rasa keadilan dalam setiap proses hukum.
“Seluruh jajaran harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tindak tegas setiap bentuk kejahatan dan peredaran gelap narkotika sesuai ketentuan hukum, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan pendekatan humanis.
Kita harus hadir memberikan solusi, melindungi masyarakat, serta membangun kepercayaan melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat,” tegas Irjen Pol. Rony Samtana.
Pesan tersebut menegaskan bahwa kewenangan kepolisian harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Ketegasan tidak boleh keluar dari koridor hukum, sementara pendekatan humanis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan penindakan terhadap kejahatan.
Kepercayaan publik harus dibangun melalui tindakan nyata: respons cepat terhadap pengaduan, penanganan perkara yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan yang tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.
PERANG TERHADAP NARKOTIKA DAN KEJAHATAN HARUS MENYENTUH AKAR PERSOALAN.
Penguatan fungsi reserse dan narkoba menjadi salah satu fokus utama pengarahan tersebut.
Jajaran diminta meningkatkan efektivitas penanganan perkara sekaligus memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana dan peredaran gelap narkotika.
Tantangan penegakan hukum menuntut kesiapan personel, ketajaman dalam mengungkap perkara, serta koordinasi yang solid antarsatuan.
Fungsi reserse di tingkat Polsek juga memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan keamanan dan laporan masyarakat di wilayah masing-masing.
Karena itu, penanganan perkara tidak cukup hanya berorientasi pada hasil penindakan.
Setiap proses harus dilakukan secara profesional, berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemampuan jajaran kepolisian dalam merespons kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
PEREMPUAN DAN ANAK TAK BOLEH MENJADI KORBAN KEDUA KALI.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
Dalam penanganan perkara yang melibatkan korban dari kelompok tersebut, kepolisian dituntut bertindak cermat, cepat, dan responsif dengan menempatkan kepentingan korban sebagai perhatian utama.
Pendekatan yang tepat diperlukan agar proses hukum tidak menambah beban korban. Perlindungan terhadap hak-hak korban, penanganan yang sensitif, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Penguatan fungsi Direktorat Reserse PPA dan PPO bersama jajaran terkait diharapkan semakin mendorong penanganan perkara yang berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan.
HUMAS : PEMBINAAN HARUS BERUJUNG PADA PELAYANAN YANG DIRASAKAN MASYARAKAT.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pengarahan pimpinan merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas kepolisian tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Penguatan fungsi Reserse dan Narkoba hingga tingkat Polsek menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.
Polda Sumsel terus mendorong personel agar bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan serta menjaga keamanan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas personel dan pengawasan pelaksanaan tugas menjadi bagian penting untuk menjaga konsistensi kinerja kepolisian. Penegakan hukum yang berkualitas harus tercermin dalam pelayanan yang responsif, penanganan perkara yang bertanggung jawab, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
UJIAN SESUNGGUHNYA ADA PADA TINDAKAN DI LAPANGAN.
Konsolidasi internal ini menjadi penegasan komitmen Polda Sumsel untuk memperkuat profesionalisme reserse, meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika, dan memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prinsip hukum serta keadilan.
Namun, keberhasilan arahan pimpinan pada akhirnya harus terlihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kecepatan merespons laporan, ketepatan menangani perkara, perlindungan terhadap korban, dan konsistensi menjaga integritas merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan kepolisian.
Masyarakat membutuhkan aparat yang berani menindak kejahatan, teguh memegang integritas, dan adil dalam menjalankan kewenangan. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pernyataan, melainkan melalui tindakan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan penguatan fungsi reserse hingga tingkat Polsek, Polda Sumsel berharap tercipta penegakan hukum yang profesional, proporsional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Polisi Bersama Masyarakat.
(ABDUS)














Komentar