MASYARAKAT YANG MERASA DIRUGIKAN, MENGAKU MENJADI KORBAN, ATAU MEMILIKI INFORMASI TERKAIT DUGAAN PERKARA INI DIPERSILAKAN MENDATANGI UNIT 2 SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL DAN MENEMUI PANIT RIKSA IPDA APEK (IPDA EDDY NOPRIADI)!
PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Janji meloloskan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur belakang kini berujung perkara hukum. Seorang pria berinisial Rodiansyah diamankan Tim Bidik Unit 2 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan menyebabkan kerugian hingga Rp250 juta.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming kelulusan CPNS dengan membayar uang ratusan juta rupiah.
Sebab, seleksi aparatur sipil negara (ASN) memiliki mekanisme dan prosedur resmi, bukan jalur khusus yang dapat dijamin oleh seseorang dengan imbalan uang.
Dalam perkara ini, korban bernama Irwandi bin Hasuar mengaku menyerahkan uang demi harapan anaknya, Lintang Saputra, dapat diterima sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Namun, harapan tersebut dilaporkan tidak terwujud. Nama anak korban tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan, sementara uang yang telah diserahkan disebut belum dikembalikan.
Merasa dirugikan dan tidak memperoleh penyelesaian setelah berupaya meminta pertanggungjawaban, Irwandi akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan perkara tersebut ke Polda Sumsel.
Rp250 JUTA BUKAN UANG KECIL, JANJI KELULUSAN DIPERTANYAKAN.

Dugaan perkara ini menyoroti risiko besar di balik janji meloloskan seseorang menjadi CPNS melalui jalur tidak resmi.
Ketika uang dalam jumlah besar telah diserahkan, tetapi hasil yang dijanjikan tidak terwujud dan pengembalian dana tidak kunjung dilakukan, persoalan tersebut pun dibawa ke ranah hukum.
Aparat kepolisian kini menangani dugaan penipuan dan/atau penggelapan tersebut. Rangkaian peristiwa, aliran uang, dokumen yang berkaitan, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait perlu ditelusuri melalui proses penyidikan.
Penting ditegaskan, dugaan tindak pidana dalam perkara ini tetap harus dibuktikan sesuai hukum. Status hukum seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan asas praduga tak bersalah.
TIM BIDIK UNIT 2 JATANRAS POLDA SUMSEL BERGERAK, RODIANSYAH DIAMANKAN DI SUKARAMI PALEMBANG.
Menindaklanjuti perkara tersebut, Tim Bidik Unit 2 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penindakan terhadap Rodiansyah.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, pria tersebut diamankan di kediamannya di kawasan Sukarami, Palembang, pada Senin malam, 12 Oktober 2026, sekitar pukul 22.00 WIB.
Operasi tersebut dilaksanakan atas perintah Kasubdit III Jatanras Polda Sumsel AKBP Sofwan Rosyidi, S.I.K., M.H., dengan melibatkan Kanit 2 AKP Herry Yusman, S.H., Panit Opsnal Unit 2 IPTU Zakwan Rifqi, S.Trk., Panit Riksa IPDA Eddy Nopriadi, serta anggota operasional.
Penindakan ini menjadi bagian dari penanganan laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang berkaitan dengan janji kelulusan CPNS tersebut.
TOPI KEMENKUMHAM, KUITANSI, HINGGA REKENING KORAN DIAMANKAN.
Dalam penanganan perkara ini, petugas turut mengamankan sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Barang-barang itu meliputi topi bertuliskan Kemenkumham, pakaian yang disebut sebagai atribut dinas, kuitansi, rekening koran, serta sejumlah dokumen lainnya.
Seluruh barang bukti tersebut perlu diperiksa dan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara, termasuk menelusuri dugaan transaksi keuangan dan kebenaran klaim yang disampaikan kepada korban.
Keberadaan atribut atau dokumen tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Nilai pembuktiannya harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
POLDA SUMSEL BUKA KESEMPATAN BAGI KORBAN LAIN UNTUK MELAPOR.
Perkembangan perkara ini menjadi penting bagi masyarakat yang mungkin pernah mengalami kejadian serupa, khususnya mereka yang mengaku dijanjikan kelulusan CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang.
Masyarakat yang merasa dirugikan, mengaku menjadi korban, atau memiliki informasi terkait dugaan perkara ini dipersilakan mendatangi Unit 2 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel dan menemui Panit Riksa IPDA Apek (IPDA Eddy Nopriadi).

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan maupun informasi tambahan untuk membantu proses pendalaman perkara. Apabila tersedia, bukti transaksi, kuitansi, percakapan, dokumen, atau informasi lain yang relevan dapat disampaikan kepada penyidik untuk diperiksa sesuai prosedur.
Langkah tersebut penting agar setiap informasi dapat ditindaklanjuti secara profesional dan kemungkinan adanya korban lain bisa ditelusuri berdasarkan bukti.
JANGAN TERGIUR JANJI LOLOS CPNS DENGAN BAYARAN RATUSAN JUTA.
Kasubdit III Jatanras Polda Sumsel AKBP Sofwan Rosyidi, S.I.K., M.H., mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengklaim memiliki akses khusus untuk meloloskan peserta seleksi CPNS dengan imbalan uang.
Seleksi CPNS harus ditempuh melalui mekanisme resmi. Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menyerahkan uang kepada pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur belakang tanpa dasar dan prosedur yang sah.
Rp250 juta bukan jumlah kecil.
Dugaan kerugian sebesar itu menjadi pengingat bahwa keinginan membangun masa depan melalui pekerjaan sebagai ASN tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak mana pun untuk menawarkan janji yang belum tentu dapat dipenuhi.
Masyarakat perlu memeriksa setiap informasi seleksi melalui kanal resmi pemerintah, tidak mudah percaya pada klaim kedekatan dengan pejabat atau instansi, serta segera mencari bantuan hukum atau melapor kepada kepolisian apabila merasa dirugikan.
Kini, penanganan dugaan perkara tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang harus mengungkap fakta secara menyeluruh.
“Siapa pun yang memiliki informasi relevan diharapkan menyampaikannya melalui jalur resmi agar penyidik dapat menindaklanjutinya berdasarkan bukti,” tegas AKBP Sofwan Rosyidi, S.I.K., M.H., Kamis, (22/10/2026).
JANGAN BIARKAN IMPIAN MENJADI ASN BERUJUNG KERUGIAN RATUSAN JUTA RUPIAH!
Bagikan informasi ini agar masyarakat semakin waspada terhadap tawaran kelulusan CPNS melalui jalur tidak resmi.
Jangan sampai ada keluarga lain yang mengalami kerugian akibat janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan : Seluruh dugaan dalam perkara ini tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
(ABDUS)














Komentar