PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan tidak bisa dihadapi dengan langkah biasa. Dibutuhkan kesiapsiagaan, pengawasan ketat, serta koordinasi lintas sektor yang bergerak cepat sebelum api meluas dan kabut asap mengancam keselamatan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Kesiagaan Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri Kapolda Sumatera Selatan, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Swarna Dwipa, Provinsi Sumatera Selatan, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai itu menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangani Karhutla.
Gubernur Sumatera Selatan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel, serta para pemangku kepentingan dari instansi teknis terkait turut hadir dalam agenda tersebut.
PENCEGAHAN JANGAN MENUNGGU API MEMBESAR.
Rakornas ini menegaskan pentingnya menyatukan langkah antar lembaga, terutama dalam memperkuat pengawasan di wilayah rawan kebakaran, memastikan kesiapan personel, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla.
Sebab, keterlambatan mendeteksi titik api dapat memperbesar risiko kebakaran meluas. Dampaknya bukan hanya kerusakan hutan dan lahan, melainkan juga ancaman kabut asap, gangguan aktivitas masyarakat, hingga persoalan kesehatan dan kerusakan lingkungan.
Karena itu, koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi teknis menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan serta respons yang efektif di lapangan.
Kehadiran Kapolda Sumsel dalam Rakornas tersebut mencerminkan keterlibatan Polda Sumsel dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Upaya ini diarahkan untuk memastikan langkah antisipasi dan penanganan Karhutla berjalan terkoordinasi, terukur, dan responsif terhadap potensi ancaman.
POLDA SUMSEL PERKUAT PATROLI DAN PENEGAKAN HUKUM.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterpaduan langkah dan kecepatan respons merupakan unsur penting dalam penanganan Karhutla.
Polda Sumsel, lanjutnya, berkomitmen mengawal upaya pencegahan sejak dini, memperketat patroli di wilayah rawan, serta mengoptimalkan koordinasi melalui posko terpadu.
Penegakan hukum juga menjadi perhatian. Pihak yang terbukti sengaja membakar hutan atau lahan harus menghadapi proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tersebut penting agar penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga menyasar pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan yang memicu kebakaran.
MASYARAKAT DIMINTA JADI MATA DAN TELINGA DI LAPANGAN.
Polda Sumsel turut mengimbau masyarakat agar berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena informasi dini dapat membantu petugas melakukan pengecekan dan penanganan lebih cepat sebelum kebakaran meluas.
Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan risiko Karhutla sekaligus mengurangi ancaman kabut asap di Sumatera Selatan.
Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada konsolidasi dan koordinasi semata. Langkah nyata di lapangan, pengawasan berkelanjutan, kesiapan personel, serta respons cepat terhadap setiap potensi kebakaran menjadi hal yang menentukan.
Sebab, dalam menghadapi Karhutla, mencegah api sejak dini jauh lebih penting daripada berjibaku memadamkannya setelah meluas. Perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan harus menjadi prioritas bersama.
(ABDUS)














Komentar