SUMSEL, GALERIPOST.ID — Dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kembali menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Sumatera Selatan.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditreskrim PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial IS (31), yang diduga terlibat tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap seorang anak di wilayah Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
Terduga pelaku yang diketahui bekerja sebagai buruh tersebut diamankan pada Jumat (30/10/2026), sekitar pukul 13.30 WIB.
Penangkapan ini dilakukan setelah penyidik menerima informasi mengenai dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa korban berinisial MH (11), seorang anak yang masih berstatus pelajar.
Merespons informasi tersebut, personel Subdit I Ditreskrim PPA dan PPO Polda Sumsel langsung bergerak melakukan penyelidikan. Tim yang dipimpin Kasubdit I AKBP Andrie bersama personel Unit I dan II kemudian mendatangi lokasi keberadaan terduga pelaku.
Setelah melakukan pemeriksaan awal, petugas mengamankan IS untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
LAPORAN RESMI MASUK, PONSEL DIAMANKAN PENYIDIK
Penanganan perkara ini kemudian ditindaklanjuti secara resmi dengan melibatkan orang tua korban. Pada hari yang sama, orang tua korban membuat laporan polisi melalui SPKT Polda Sumsel dengan nomor LP/B/1821/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tertanggal 30 Oktober 2026.
Dalam penanganan awal perkara tersebut, penyidik turut mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Barang bukti tersebut selanjutnya akan diperiksa dan didalami untuk mengungkap fakta serta memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.
Tidak berhenti pada pengamanan terduga pelaku, penyidik juga terus mengembangkan penyelidikan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain.
Meski demikian, dugaan tersebut masih harus diverifikasi melalui proses penyidikan. Kepolisian belum menyimpulkan adanya korban lain dalam perkara ini.
DIJERAT PASAL 473 AYAT (4) KUHP
Atas dugaan perbuatannya, IS disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Andes Purwanti, menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat setiap menerima informasi mengenai dugaan kekerasan seksual terhadap anak.
“Begitu informasi kami terima, tim langsung bergerak hingga terduga pelaku berhasil diamankan pada hari yang sama. Kami memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban,” ujarnya, Senin (2/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga harus memastikan hak, keamanan, dan perlindungan korban tetap menjadi prioritas.
POLDA SUMSEL: TIDAK ADA RUANG BAGI KEJAHATAN TERHADAP ANAK
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak setiap bentuk kejahatan terhadap anak.
“Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kami mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk terus mengawasi lingkungan anak dan segera melapor apabila menemukan indikasi kekerasan terhadap anak,” tegasnya.
Polda Sumsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menutup mata terhadap setiap indikasi kekerasan terhadap anak.
Keberanian melaporkan dugaan tindak pidana menjadi salah satu langkah penting agar korban memperoleh perlindungan dan perkara dapat segera ditangani aparat berwenang.
Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan tindak kekerasan terhadap anak diimbau segera melapor ke kantor kepolisian terdekat.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan semata-mata tanggung jawab keluarga, melainkan kewajiban bersama.
Setiap dugaan kekerasan harus ditangani secara serius, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, dan setiap proses hukum harus berjalan profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, ancaman, dan segala bentuk eksploitasi. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kejahatan yang merampas hak dan masa depan mereka.
Catatan redaksi : Identitas korban anak sengaja disingkat untuk menjaga privasi dan mencegah pengungkapan identitas korban. Status IS tetap ditulis sebagai terduga pelaku sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(ABDUS)














Komentar