FORDES Sentil Kegagalan Tata Kelola Karhutla Sumsel: Jangan Tunggu Asap Menyerbu, Pencegahan dan Penegakan Hukum Harus Digas

- Penulis

Selasa, 3 November 2026 - 23:05

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

FOTO : Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan FORDES di Lady Coffee, Jalan Srijaya KM 5, Palembang, Selasa (3/11/2026).

FOTO : Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan FORDES di Lady Coffee, Jalan Srijaya KM 5, Palembang, Selasa (3/11/2026).

PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Sumatera Selatan bukan lagi sekadar persoalan musim kemarau. Di balik kepulan asap yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat, tersimpan persoalan serius mengenai tata kelola lahan, lemahnya pengawasan, tanggung jawab korporasi hingga efektivitas penegakan hukum.

Persoalan inilah yang menjadi sorotan tajam Forum Demokrasi Sriwijaya (FORDES) dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Karhutla Sumsel: Bencana Alam atau Kegagalan Tata Kelola?” dengan subtema “Antara Gagal Paham dan Gagal Tindakan dalam Penanganan Karhutla yang Terus Berulang”, di Lady Coffee, Jalan Srijaya KM 5, Palembang, Selasa (3/11/2026).

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintahan, akademisi, praktisi serta pakar hukum untuk membedah akar persoalan karhutla yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Diskusi ini menegaskan satu persoalan mendasar: karhutla tidak cukup ditangani dengan memadamkan api, tetapi harus diatasi dengan membenahi sistem yang memungkinkan kebakaran terus berulang.

Bagindo Togar : Karhutla Bukan Sekadar Bencana Musiman.

Direktur Eksekutif FORDES, Bagindo Togar BB, secara kritis menyoroti kecenderungan penanganan karhutla yang selama ini lebih banyak berorientasi pada respons kedaruratan dibandingkan pembenahan tata kelola lingkungan.

Menurutnya, karhutla bukan sekadar bencana alam rutin yang datang ketika musim kemarau tiba. Persoalan tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan, mulai dari tata kelola lahan hingga pengawasan terhadap aktivitas industri.

“Karhutla bukan sekadar bencana alam rutin saat musim kemarau, tetapi juga merupakan akumulasi persoalan tata kelola dan lemahnya pengawasan,” menjadi salah satu pokok pandangan kritis yang disampaikan dalam diskusi tersebut.

Bagindo menegaskan, sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan tetap menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Selatan. Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kelestarian lingkungan maupun keselamatan masyarakat.

Ia menilai, pembenahan harus diarahkan pada penguatan pengawasan, perbaikan tata kelola serta memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawabnya secara serius.

“Solusinya bukan menghentikan aktivitas industri, melainkan membenahi tata kelola, memperkuat pengawasan dan memastikan tanggung jawab perusahaan agar masyarakat tidak terus menjadi korban kabut asap dan ISPA,” demikian pandangan yang disampaikan Bagindo.

Kritik Bagindo juga menyasar orientasi pejabat publik. Ia mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya lebih mengedepankan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat daripada sekadar membangun citra melalui baliho dan foto di ruang publik.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak semestinya diukur dari seberapa banyak wajah pejabat terpampang, melainkan dari seberapa besar persoalan masyarakat mampu diselesaikan.

Tak hanya karhutla, Bagindo turut menyoroti persoalan pendangkalan Sungai Musi. Kedalaman sungai yang disebut sekitar 8,5 meter, sementara kedalaman ideal yang disampaikan dalam forum mencapai sekitar 21 meter, dinilai membutuhkan perhatian serius.

Normalisasi Sungai Musi, menurutnya, perlu menjadi bagian dari pembenahan tata air guna mendukung aktivitas ekonomi sekaligus mengurangi risiko banjir dan persoalan lingkungan.

Eddy Santana Putra: Pencegahan Harus Dimulai Januari, Bukan Saat Api Membesar.

Mantan anggota DPR RI sekaligus mantan Wali Kota Palembang, Dr. (c) Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T., menegaskan bahwa penanganan karhutla di Sumatera Selatan harus mengalami perubahan paradigma secara mendasar.

Baca Juga :  1 RW 1 POLISI, 1 DESA 1 POLISI! Polda Sumsel Siapkan Personel Hingga ke Akar Rumput, Wakapolda Turun Langsung Pimpin Konsolidasi

Pola lama yang mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi dinilai tidak lagi memadai. Pemerintah harus berani mengedepankan pencegahan melalui perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor dan pengawasan berkelanjutan.

Pengalaman kebakaran besar pada 2015, menurut Eddy, harus menjadi pelajaran penting agar tragedi lingkungan serupa tidak terus berulang.

Ia mengingatkan bahwa kebakaran di kawasan gambut memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan kebakaran biasa. Api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit terdeteksi dan membutuhkan penanganan khusus.

Salah satu persoalan krusial adalah pengelolaan tata air di kawasan gambut. Pembangunan drainase perkebunan yang menyebabkan turunnya muka air tanah berpotensi membuat gambut mengering dan semakin rentan terbakar.

Eddy mendorong Gubernur Sumatera Selatan mengambil peran sentral dalam mengoordinasikan upaya pencegahan sejak Januari setiap tahun.

Koordinasi tersebut harus melibatkan TNI, Polri, kejaksaan, organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan serta pemerintah kabupaten dan kota.

“Koordinasi harus dimulai sejak Januari dengan melibatkan TNI, Polri, kejaksaan, OPD, perusahaan serta pemerintah kabupaten dan kota. Langkah pencegahan juga harus diteruskan sampai tingkat kecamatan dan desa,” menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan.

Eddy juga menekankan pentingnya regulasi yang mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran pembukaan lahan, mekanisme perizinan hingga tingkat desa serta pembagian alokasi anggaran pencegahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BPBD Sumsel Ungkap Data Karhutla, Titik Panas 2026 Melonjak.

Dari sisi penanganan kedaruratan, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan, Ansori, memaparkan data historis luas kebakaran dan jumlah titik panas yang menjadi perhatian serius.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam FGD, luas kebakaran di Sumatera Selatan tercatat mencapai 638.580 hektare pada 2015.

Angka tersebut kemudian tercatat sebesar 317.885 hektare pada 2019 dan 132.082 hektare pada 2023.

Sementara itu, jumlah titik panas menunjukkan dinamika yang perlu dicermati.

Pada 2023, jumlah titik panas tercatat sekitar 63.000 titik. Angka tersebut menurun menjadi sekitar 11.000 titik pada 2024 dan sekitar 6.000 titik pada 2025.

Namun, pada 2026 jumlahnya meningkat hingga sekitar 120.000 titik.

Ansori menjelaskan, peningkatan tersebut turut dipengaruhi perkembangan teknologi pemantauan satelit. Jika pada 2015 pemantauan menggunakan satu satelit MODIS, saat ini terdapat tiga satelit aktif yang digunakan.

Meski demikian, data titik panas tetap harus menjadi dasar pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan.

“Data titik panas harus dimanfaatkan sebagai dasar patroli dan langkah pencegahan sebelum memasuki musim kemarau. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah api membesar,” menjadi penekanan dalam pemaparan BPBD Sumsel.

Menurut Ansori, kejelasan kewenangan pengelolaan lahan dan sinergi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla.

Ia juga menegaskan bahwa operasi pemadaman melalui water bombing merupakan tindakan kedaruratan, bukan solusi utama untuk menghentikan kebakaran yang terus berulang.

Prof Qodariah Barkah: Jangan Hanya Tegas kepada Masyarakat Kecil.

Persoalan penegakan hukum menjadi salah satu sorotan paling tajam dalam diskusi tersebut.

Pakar hukum Sumatera Selatan, Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I., menilai banyaknya regulasi terkait karhutla, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum sepenuhnya efektif menekan kebakaran berulang di tujuh kabupaten rawan karhutla di Sumatera Selatan.

Baca Juga :  Gebrak Sarang Narkoba di Palembang! 8 Pria Diamankan, 7 Positif Urine

Menurutnya, keberadaan aturan tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak diikuti pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang adil.

Ia menegaskan bahwa penindakan tidak boleh berhenti pada masyarakat kecil, sementara korporasi yang memiliki konsesi lahan justru luput dari pertanggungjawaban.

“Penegakan hukum jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi juga harus tegas terhadap korporasi. Perusahaan yang terbukti lalai menjaga kawasan konsesinya harus mendapatkan tindakan hukum sesuai ketentuan,” menjadi poin kritis yang disoroti dalam pembahasan hukum.

Pandangan tersebut menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Apabila ditemukan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian sesuai ketentuan hukum, maka penindakan harus dilakukan secara tegas, transparan dan tidak diskriminatif.

FORDES Rumuskan Empat Rekomendasi Strategis.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembenahan penanganan karhutla di Sumatera Selatan, FORDES merumuskan empat rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, Rencana Aksi Pencegahan Karhutla Terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta menginisiasi rencana aksi pencegahan karhutla paling lambat Januari setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, OPD, perusahaan serta pemerintah kabupaten dan kota.

Kedua, memperketat perizinan dan audit tata kelola air.

Pengawasan terhadap pembukaan lahan harus diperkuat. Audit tata kelola air di kawasan gambut, khususnya pada perusahaan perkebunan dan pertambangan, perlu dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang meningkatkan risiko kebakaran.

Ketiga, penegakan hukum yang adil dan tegas.

FORDES mendorong pengawasan serta pemberian sanksi terhadap korporasi yang terbukti lalai menjaga kawasan konsesinya. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi terhadap skala pelaku.

Keempat, optimalisasi dana CSR perusahaan.

Dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perlu dioptimalkan untuk mendukung pencegahan bencana berbasis masyarakat, pemulihan lingkungan serta penanganan dampak kesehatan akibat karhutla.

Karhutla Tak Boleh Terus Menjadi Siklus Bencana Tanpa Evaluasi.

FGD FORDES menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla di Sumatera Selatan tidak boleh terus dibiarkan terjebak dalam siklus yang sama: kebakaran terjadi, asap menyebar, masyarakat terdampak, pemadaman dilakukan, kemudian persoalan kembali berulang ketika musim kemarau datang.

Di tengah kepentingan ekonomi dan aktivitas industri, perlindungan lingkungan serta keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

Pemerintah dituntut tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan sistem pencegahan berjalan efektif sejak dini.

Pengawasan terhadap perusahaan, pembenahan tata kelola lahan, penguatan regulasi, penegakan hukum serta kesiapsiagaan lintas sektor menjadi pekerjaan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Pesan utama FORDES jelas : jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika langit Sumatera Selatan kembali diselimuti asap. Pencegahan harus menjadi kebijakan nyata, pengawasan harus berjalan tanpa kompromi terhadap pelanggaran, dan penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Sebab, karhutla bukan sekadar persoalan api dan musim kemarau. Ini adalah ujian serius terhadap keberanian pemerintah membenahi tata kelola lingkungan serta memastikan masyarakat tidak terus menjadi korban bencana yang berulang.

(ABDUS)

Follow WhatsApp Channel galeripost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Operasi Sarang Narkoba Gempur 19 Lapas dan Rutan di Sumsel! 2.259 Personel Diterjunkan, 36 Warga Binaan Terindikasi Positif
Tak Sekadar Rapat! Wakapolda Sumsel Irwansyah Bongkar Capaian Kinerja Jajaran, Polisi Dituntut Hadir dan Bergerak untuk Masyarakat
Bongkar Peredaran Etomidate di Prabumulih! Perempuan 31 Tahun Diciduk, 50 Cartridge Seberat 426,5 Gram Disita, Pemasok dari Palembang Diburu!
Buser Polsek Kertapati Geber! 5 Pemuda Diciduk Usai Palak Kru Film, Korban Ditodong Badik dan Dua HP Raib
Hut Ke-62 Golkar di Palembang, Andie Dinialdie Turun Langsung Bagikan Beras: Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Pemkot Palembang Gandeng AMKI Perangi Hoaks, Prima Salam Tegaskan Kolaborasi Harus Berani Hadirkan Informasi Akurat dan Kritik Konstruktif
Abdus Salam, S.H., Sosok di Balik Galeri Post! Rangkap Posisi Strategis, dari Founder & Ceo Hingga Pengawal Redaksi dan Hukum
Kapolda Sumsel Pimpin Deklarasi Anti Narkoba di Banyuasin! Seluruh Elemen Masyarakat Diajak Bergerak, Ruang Gerak Bandar Harus Dipersempit
Berita ini 21 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 04:23

Operasi Sarang Narkoba Gempur 19 Lapas dan Rutan di Sumsel! 2.259 Personel Diterjunkan, 36 Warga Binaan Terindikasi Positif

Jumat, 20 November 2026 - 03:21

Tak Sekadar Rapat! Wakapolda Sumsel Irwansyah Bongkar Capaian Kinerja Jajaran, Polisi Dituntut Hadir dan Bergerak untuk Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 03:06

Bongkar Peredaran Etomidate di Prabumulih! Perempuan 31 Tahun Diciduk, 50 Cartridge Seberat 426,5 Gram Disita, Pemasok dari Palembang Diburu!

Jumat, 20 November 2026 - 02:31

Buser Polsek Kertapati Geber! 5 Pemuda Diciduk Usai Palak Kru Film, Korban Ditodong Badik dan Dua HP Raib

Jumat, 20 November 2026 - 02:13

Hut Ke-62 Golkar di Palembang, Andie Dinialdie Turun Langsung Bagikan Beras: Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Berita Terbaru