PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan memasuki babak serius. Hingga Oktober 2026, Polda Sumatera Selatan bersama jajaran Satreskrim Polres telah menangani 62 laporan polisi terkait tindak pidana karhutla, dengan penanganan perkara menyasar pelaku perorangan hingga korporasi.
Data tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menelusuri dugaan tindak pidana di balik kebakaran yang mengancam kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem.
Dalam pembaruan penanganan perkara karhutla tahun 2026 yang dipaparkan di Gedung Presisi Lantai 7 Mapolda Sumsel, Palembang, Jumat (23/10/2026), kepolisian mengungkap penanganan perkara dalam dua kluster, yakni perorangan dan korporasi.
Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Karo Ops Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., Dirreskrimsus Kombes Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Humas Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., Kabidpropam Kombes Pol. Karimudin Ritonga, S.I.K., M.H., serta jajaran rektor perguruan tinggi se-Sumatera Selatan.
42 LAPORAN PERORANGAN, 52 ORANG JADI TERSANGKA.
Dari total 62 laporan polisi, sebanyak 42 laporan masuk dalam kluster perorangan. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 52 orang sebagai tersangka, dengan luas lahan terdampak mencapai 133,81 hektare.
Angka tersebut menunjukkan besarnya persoalan yang harus ditangani dalam upaya mencegah pembakaran lahan.
Penegakan hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran tidak berhenti pada penanganan kebakaran, tetapi diproses sesuai ketentuan hukum berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan.
Namun, penanganan perkara tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan pengganti putusan pengadilan.
KORPORASI IKUT DISOROT, 811,49 HEKTARE LAHAN DISEGEL.
Penanganan karhutla juga menyentuh kluster korporasi. Polda Sumsel mencatat 20 laporan polisi dalam kluster ini, dengan satu tersangka korporasi telah ditetapkan oleh penyidik.
Selain itu, kepolisian melakukan penyegelan terhadap lahan konsesi HGU/IUP dengan estimasi luas mencapai 811,49 hektare.
Langkah tersebut menempatkan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan lahan sebagai bagian penting dalam penanggulangan karhutla.
Penanganan perkara korporasi tidak cukup hanya melihat keberadaan titik api, tetapi juga perlu menguji fakta, bukti, serta aspek kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dan kewajiban pencegahan kebakaran yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap korporasi menjadi relevan untuk memastikan apakah sarana pencegahan tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Meski demikian, penyegelan lahan maupun penetapan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seluruh pihak yang terkait dengan area tersebut.
PEMBUKTIAN ILMIAH JADI SENJATA PENYIDIK.
Untuk memperkuat penanganan perkara, Polda Sumsel menerapkan metode Scientific Crime Investigation (SCI), yakni pendekatan penyidikan yang memanfaatkan metode ilmiah untuk mendukung pembuktian secara objektif dan akuntabel.
Penyidik turut melibatkan ahli ilmu tanah dan forensik lingkungan hidup dari IPB University guna membantu analisis terhadap perkara yang sedang ditangani.
Pendekatan ini penting karena perkara karhutla membutuhkan pembuktian yang cermat. Penyidik tidak cukup hanya mengandalkan temuan lapangan, tetapi juga perlu menghubungkan fakta, keterangan, kondisi lahan, dan hasil pemeriksaan ilmiah sesuai kebutuhan masing-masing perkara.
Dengan dukungan analisis ahli, proses penyidikan diharapkan semakin terukur, sementara setiap kesimpulan hukum tetap harus bertumpu pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
MENARA PEMANTAU, EMBUNG, HINGGA TIM PEMADAM DIPERIKSA.
Polda Sumsel juga melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang dimiliki korporasi.
Pemeriksaan meliputi keberadaan menara pemantau, ketersediaan embung air, serta kesiapsiagaan Tim Regu Pemadam Kebakaran (RPK).
Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap kesiapan pencegahan dan penanganan kebakaran di area konsesi.
Langkah ini menegaskan bahwa upaya mengatasi karhutla tidak bisa hanya bergantung pada tindakan setelah api membesar.
Kesiapan personel, ketersediaan sumber air, pemantauan wilayah, dan kemampuan merespons titik api sejak dini merupakan bagian penting untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa penegakan hukum karhutla dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berdasarkan hasil penyidikan.
“Penegakan hukum karhutla di Sumatera Selatan kami laksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis metode ilmiah.
Penindakan ini merupakan bagian dari upaya Polri melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Kapolda Sumsel.
Pernyataan tersebut menegaskan arah penanganan karhutla di Sumatera Selatan: penindakan harus didukung pembuktian yang kuat, sementara upaya pencegahan harus berjalan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
POLDA SUMSEL : PENCEGAHAN TAK BISA DIBEBANKAN KEPADA POLISI SAJA.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Polda Sumsel mengimbau masyarakat dan pihak korporasi agar mematuhi ketentuan lingkungan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah kebakaran.
Masyarakat yang menemukan indikasi pembakaran atau titik api juga diharapkan segera melaporkannya kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti.
Kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena karhutla tidak hanya berdampak terhadap kawasan yang terbakar.
Asap dan kerusakan lingkungan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan risiko gangguan kesehatan, serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi.
EKSKAVATOR HINGGA SAMPEL ABU PEMBAKARAN DIPAMERKAN.
Konferensi pers ditutup dengan peninjauan barang bukti yang diamankan penyidik.
Barang bukti tersebut antara lain ekskavator, mesin pompa, jeriken, dan sampel abu pembakaran.
Barang-barang tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendukung pembuktian dan kelengkapan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keberadaan barang bukti harus dinilai berdasarkan kaitannya dengan masing-masing perkara.
Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan relevansi, asal-usul, dan kekuatan pembuktiannya dalam proses hukum.
Dengan penanganan 62 laporan polisi, penetapan 52 tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi, serta penyegelan lahan konsesi dengan estimasi luas 811,49 hektare, Polda Sumsel menegaskan keberlanjutan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana karhutla.
Tantangan berikutnya adalah memastikan proses penyidikan berjalan tuntas, pembuktian dilakukan secara akuntabel, dan langkah pencegahan benar-benar diterapkan di lapangan.
Sebab, keberhasilan penanggulangan karhutla bukan semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan juga dari kemampuan mencegah kebakaran berulang, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga lingkungan Sumatera Selatan untuk generasi mendatang.
(ABDUS)














Komentar