PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Pengelolaan anggaran daerah Sumatera Selatan memasuki tahap penting. Gubernur Sumsel H. Herman Deru menegaskan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus disusun secara terukur, akuntabel, serta diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Herman Deru saat mengikuti Rapat Paripurna XLI (41) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Agenda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Sabtu (26/9/2026) malam, dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna XLII (42) dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Sumsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan program utama serta prioritas pembangunan daerah. Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat.
Sementara pada sisi belanja, Pemerintah Provinsi Sumsel menyatakan akan terus memfokuskan anggaran pada penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik.
Arah kebijakan tersebut ditekankan agar penggunaan anggaran tidak berhenti pada angka-angka dalam dokumen APBD, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2026, Herman Deru menyebut pemerintah daerah berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan program-program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
“Pengelolaan APBD harus semakin simetris, akuntabel dan mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah maupun pembiayaan daerah,” ujar Herman Deru.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada efektivitas dan nilai manfaat dari setiap kebijakan belanja daerah.
Herman Deru juga berharap sinergi antara Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel terus diperkuat, khususnya dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan, sesuai kebutuhan pembangunan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rangkaian rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumsel, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel, serta sejumlah pejabat terkait.
Dengan pembahasan perubahan APBD 2026 yang terus bergulir, perhatian kini tertuju pada bagaimana kebijakan anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat Sumatera Selatan.(DU)














Komentar