PALEMBANG, GALERIPOST.ID – Ratusan masyarakat dari Desa Mainan dan Desa Talang Kemang, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, bersama Himpunan Mahasiswa Banyuasin (HIMBA) menyampaikan aspirasi ke Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumatera Selatan, Senin (28/9/2026).
Aksi tersebut menyoroti keberlanjutan Hak Guna Usaha (HGU) PT Melania Indonesia. Massa mendesak ATR/BPN tidak memperpanjang HGU perusahaan serta memberikan kepastian atas sejumlah persoalan pertanahan yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat.
HIMBA mengambil posisi sebagai salah satu pihak yang mengawal aspirasi warga. Ketua Umum HIMBA, Joni Iskandar, mengatakan keterlibatan mahasiswa merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah.
“HIMBA merupakan organisasi mahasiswa berbasis intelektual yang membawa identitas Kabupaten Banyuasin. Ketika ada persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat, HIMBA harus turut mengawal dan menjembatani masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada instansi pemerintah yang berwenang,” tegas Joni.
Menurut Joni, persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Mainan dan Desa Talang Kemang tidak boleh hanya berhenti pada penyampaian aspirasi. Pemerintah, kata dia, perlu memberikan kejelasan mengenai langkah penyelesaian serta kepastian terhadap tuntutan warga.
Ia juga menilai aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar dalam mengawal persoalan publik, khususnya masalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Keberadaan mahasiswa tidak cukup hanya berkutat pada aktivitas akademik. Mahasiswa juga harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah,” ujarnya.
Joni menegaskan HIMBA akan terus melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan masyarakat Banyuasin, terutama persoalan yang dinilai mendesak.
“Kami berharap HIMBA terus melakukan advokasi di tengah masyarakat. Segala kebutuhan dan persoalan yang sifatnya mendesak akan terus kami kawal. Ini merupakan bentuk kepedulian HIMBA untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin,” katanya.
Dalam aksi tersebut, persoalan HGU PT Melania Indonesia menjadi salah satu tuntutan utama. Masyarakat meminta ATR/BPN memberikan kejelasan mengenai status HGU serta mempertimbangkan tuntutan agar hak tersebut tidak diperpanjang.
Tuntutan warga juga berkaitan dengan sejumlah persoalan lain, termasuk tanah ulayat yang disebut telah ada sejak 1976, kewajiban fasilitasi kebun plasma bagi masyarakat, serta persoalan pemanfaatan lahan yang selama ini menjadi perhatian warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kanwil ATR/BPN Sumatera Selatan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat secara tegas, transparan, dan berkeadilan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
ATR/BPN Sumsel menyatakan siap melakukan evaluasi terhadap HGU PT Melania Indonesia. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, ATR/BPN menyatakan terbuka terhadap langkah pencabutan HGU sesuai mekanisme hukum.
Kanwil ATR/BPN Sumsel juga menyatakan akan menindaklanjuti permintaan masyarakat terkait penolakan perpanjangan izin operasional maupun HGU PT Melania Indonesia.
Selain persoalan HGU, ATR/BPN menyatakan akan mencermati persoalan tanah ulayat yang disebut berkaitan dengan penguasaan lahan sejak 1976 serta memastikan pelaksanaan kewajiban fasilitasi kebun plasma minimal 20 persen bagi masyarakat lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
ATR/BPN Sumsel juga menyatakan mendukung opsi pengalihan lahan eks-HGU PT Melania Indonesia kepada Badan Bank Tanah untuk selanjutnya diarahkan bagi kepentingan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sementara sejumlah persoalan lain yang berada di luar kewenangan ATR/BPN, seperti dugaan pembiaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aktivitas galian yang berdampak terhadap jalan, hingga persoalan pagar beton di kawasan permukiman warga, akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Aksi tersebut sekaligus menempatkan ATR/BPN pada posisi penting dalam memberikan kepastian atas tuntutan masyarakat. Warga dan HIMBA kini menunggu tindak lanjut konkret atas aspirasi yang telah disampaikan, terutama terkait masa depan HGU PT Melania Indonesia.














Komentar