PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah strategis untuk memastikan penegakan hukum tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel menerima lawatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum Sumatera Selatan Budi Argap Situngkir beserta jajaran, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, mulai pukul 11.00 WIB tersebut, bukan sekadar agenda silaturahmi kelembagaan.
Audiensi ini menjadi momentum memperkuat sinergi dalam pelayanan hukum, koordinasi penegakan hukum, pengawasan, hingga perlindungan hak-hak masyarakat di Sumatera Selatan.
Kapolda Sumsel didampingi Irwasda Kombes Pol. Iwan Sonjaya, S.I.K., bersama sejumlah PJU Polda Sumsel. Kedua pihak secara serius membahas penyelarasan tugas dan fungsi masing-masing instansi pascapenataan kementerian dan lembaga di bidang hukum.
Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian bersama. Mulai dari penguatan Administrasi Hukum Umum (AHU), pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Korwas PPNS Polda Sumsel, hingga koordinasi penanganan perkara kenotariatan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN).
Tak hanya itu, pertukaran data legalitas korporasi serta pengamanan eksekusi jaminan fidusia juga masuk dalam pembahasan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendukung kepastian hukum dalam berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
HAKI hingga Pengawasan Notaris Jadi Perhatian
Sinergi kedua instansi juga diarahkan pada penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana pelanggaran hak cipta, merek, dan paten.
Persoalan pelanggaran kekayaan intelektual tidak bisa dipandang sebelah mata. Dibutuhkan koordinasi yang kuat agar perlindungan terhadap karya, merek, dan inovasi masyarakat maupun pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum.
Di sisi lain, pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat turut menjadi agenda penting. Polda Sumsel bersama Kanwil Kementerian Hukum Sumsel mendorong kolaborasi penyuluh hukum dengan Bhabinkamtibmas untuk memperkuat pembinaan desa sadar hukum.
Edukasi masyarakat juga akan diarahkan pada pencegahan berbagai persoalan serius, mulai dari penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Artinya, penguatan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga harus dibangun melalui edukasi, pencegahan, dan peningkatan kesadaran hukum sejak lingkungan masyarakat paling bawah.
Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu
Salah satu poin penting dalam audiensi tersebut adalah pembahasan koordinasi pendampingan hukum cuma-cuma atau pro bono bagi masyarakat kurang mampu pada tahap penyidikan di Polda Sumsel.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam mendorong akses terhadap keadilan agar tidak hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki kemampuan finansial.
Sebab, kepastian hukum dan perlindungan hak tidak boleh menjadi hak eksklusif kelompok tertentu. Masyarakat kurang mampu juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendampingan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana menegaskan bahwa sinergi yang solid antara Polda Sumsel dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI merupakan landasan utama dalam mengoptimalkan pelayanan hukum, pengawasan, serta perlindungan hak masyarakat di Bumi Sriwijaya.
Penguatan kerja sama tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi penegakan dan pembinaan hukum yang terintegrasi, sekaligus mendukung kepastian hukum serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kabid Humas: Kolaborasi Harus Berdampak Nyata
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penguatan komunikasi formal dan koordinasi lintas kelembagaan mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan.
“Kolaborasi harmonis ini memastikan setiap aspek pelayanan hukum, pengawasan kenotariatan, HAKI, hingga bantuan hukum bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi,” tegas Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.
Audiensi ini sekaligus mempertegas pentingnya kerja bersama antara aparat kepolisian dan jajaran Kementerian Hukum dalam menjawab kompleksitas persoalan hukum di tengah masyarakat.
Pesannya jelas: penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan tindakan represif. Pengawasan harus diperkuat, pencegahan harus diperluas, perlindungan hak harus dijamin, dan pelayanan hukum harus benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui sinergi Polda Sumsel dan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, koordinasi lintas kelembagaan diharapkan semakin solid, sehingga kepastian hukum bukan sekadar slogan, melainkan hadir melalui pelayanan yang profesional, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(ABDUS)














Komentar