PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan tidak boleh berhenti pada imbauan, apalagi hanya menyasar pelaku perorangan.
Korporasi pun harus menghadapi proses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Prinsip tegas, profesional, dan tanpa tebang pilih menjadi penekanan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., dalam upaya melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumsel saat menerima audiensi Direktur Utama PT Bukit Asam, Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan, bersama rombongan di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Rabu (21/10/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar mempererat hubungan kelembagaan.
Di tengah ancaman karhutla yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, serta gangguan kesehatan, sinergi antara kepolisian dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperkuat pencegahan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
PENEGAKAN HUKUM TAK BOLEH MEMBEDAKAN PELAKU.
Kapolda Sumsel menekankan, penanganan perkara karhutla harus berlandaskan keadilan, kepastian hukum, serta fakta dan alat bukti yang objektif.
Tidak boleh ada pembedaan perlakuan hanya karena pelaku merupakan individu ataupun perusahaan.
Prinsipnya jelas : setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila unsur pelanggaran terbukti, proses penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Karhutla bukan persoalan sepele. Dampaknya dapat meluas melampaui lokasi kebakaran, mulai dari rusaknya ekosistem dan hilangnya kualitas lingkungan hingga munculnya kabut asap yang mengancam aktivitas serta kesehatan masyarakat.
KABUT ASAP BUKAN SEKADAR GANGGUAN, KESELAMATAN WARGA DIPERTARUHKAN.
Dampak karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Asap yang menyebar dapat mencemari udara dan memicu gangguan pernapasan, termasuk meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan menjadi kelompok yang lebih rentan.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api membesar. Pencegahan, deteksi dini, penanggulangan, hingga penindakan hukum harus berjalan beriringan.
Kapolda Sumsel juga menekankan pentingnya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan.
Pesan yang mengemuka dalam audiensi tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan tindakan nyata.
Pencegahan harus diperkuat, pengawasan tidak boleh diabaikan, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
PT BUKIT ASAM NYATAKAN KESIAPAN PERKUAT SINERGI.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT Bukit Asam, Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dengan Polda Sumsel.
Bambang juga menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diemban Kapolda Sumsel, disertai harapan agar kerja sama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan semakin kuat.
PT Bukit Asam menyatakan kesiapan mendukung Polda Sumsel dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di lingkungan operasional perusahaan dan wilayah sekitarnya.
Perusahaan turut menyatakan komitmen untuk bersinergi dengan kepolisian serta instansi terkait dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla, meningkatkan kewaspadaan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam membangun koordinasi lintas sektor. Namun, upaya perlindungan lingkungan tetap membutuhkan langkah konkret, pengawasan berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
JAJARAN PEJABAT UTAMA POLDА SUMSEL TURUT MENDAMPINGI.
Dalam audiensi tersebut, Kapolda Sumsel didampingi Dirpamobvit Polda Sumsel Kombes Pol. Michael Ken Lingga, S.I.K., M.H.; Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H.; Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H.; serta Kabagkerma Roops Polda Sumsel AKBP Helda Prayitno, M.M.
Pertemuan juga diisi dengan diskusi mengenai penguatan hubungan kelembagaan dan koordinasi kedua pihak dalam mendukung keamanan di wilayah operasional perusahaan serta upaya pencegahan karhutla.
Melalui audiensi ini, Polda Sumsel dan PT Bukit Asam memperkuat ruang kerja sama untuk mendukung stabilitas kamtibmas sekaligus mendorong perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
PESAN TEGAS : LINGKUNGAN HARUS DILINDUNGI, HUKUM HARUS DIJALANKAN.
Penanganan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan dan pernyataan komitmen.
Pencegahan harus diterapkan secara konsisten, potensi kebakaran harus dideteksi sejak dini, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara objektif.
Penegakan hukum tanpa tebang pilih juga berarti tidak membedakan perorangan dan korporasi dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran.
Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Sebab, ketika hutan dan lahan terbakar, dampaknya bukan hanya menyangkut lingkungan, melainkan juga kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat luas.
Melindungi lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Memastikan hukum berlaku adil dan tanpa diskriminasi merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar.
(ABDUS)














Komentar