PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Kasus penganiayaan terhadap dua jurnalis di Palembang kini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie.
Ia berjanji menemui Kapolda Sumsel pada Selasa (20/10/2026) untuk mendorong pengusutan perkara tersebut berjalan serius, transparan, dan tuntas.
Komitmen itu disampaikan Andie saat menerima wartawan dalam pertemuan diskusi di rumah dinas Ketua DPRD Sumsel, Senin (19/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi insan pers yang menyoroti kasus kekerasan terhadap dua jurnalis saat menjalankan tugasnya.
Pernyataan Andie kini menjadi sorotan, publik menunggu langkah konkret agar pengusutan kasus ini tidak berhenti pada pernyataan, tetapi berujung pada kepastian hukum.
Andie menilai, kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindakan yang patut disayangkan.
Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Ini sangat disayangkan, terjadi pada media. Ini tidak wajar. Apalagi kawan media sudah sering kumpul di Polda Sumsel,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan berkomunikasi langsung dengan Kapolda Sumsel untuk menyampaikan persoalan tersebut sekaligus mendorong aparat kepolisian menangani perkara secara profesional, terbuka, dan menyeluruh.
Langkah tersebut diharapkan menjadi dorongan agar proses penegakan hukum berjalan tanpa keraguan serta memberikan kejelasan mengenai penanganan perkara dan pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Koalisi Pers : Bukti Video dan Foto Harus Ditindaklanjuti.
Desakan agar perkara segera dituntaskan juga disuarakan Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah.
Ia berharap pertemuan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ketua DPRD Sumsel dapat mendorong kepolisian mengambil langkah yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ardhy menilai, keberadaan bukti berupa video dan foto semestinya dapat membantu proses penyelidikan sehingga pengungkapan perkara bisa dilakukan secara lebih cepat dan terarah.
“Karena semuanya sudah terang benderang. Kami rasa, pihak kepolisian tidak sulit untuk mengusut kasus ini, tidak seperti kasus korupsi. Ini kan sudah ada video dan fotonya. Semoga dari rekomendasi Kompolnas ini, Polda Sumsel dapat bekerja lebih tegas dan cepat lagi dalam menangkap pelaku,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan harapan Koalisi Pers Sumsel agar bukti-bukti yang tersedia ditindaklanjuti secara serius, mulai dari pendalaman fakta, pemeriksaan pihak terkait, hingga penetapan langkah hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang sah.
Bagi kalangan pers, penanganan perkara ini bukan sekadar persoalan penganiayaan terhadap dua orang jurnalis.
Kasus tersebut juga menyangkut jaminan keselamatan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik serta perlindungan terhadap kebebasan pers.
Aspirasi Mahasiswa hingga Koalisi Pers Disampaikan ke DPRD.
Sebelum menerima Koalisi Pers Sumsel, Andie Dinialdie juga telah menerima sejumlah mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus untuk mendengarkan pokok persoalan yang menjadi perhatian mereka.
Setelah mendengarkan aspirasi mahasiswa, Andie kemudian menerima Koalisi Pers Sumsel yang menyampaikan desakan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap dua jurnalis tersebut.
Rangkaian pertemuan itu memperlihatkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan insan pers, yang menginginkan kejelasan proses hukum.
Kini, perhatian tertuju pada rencana pertemuan Andie dengan Kapolda Sumsel pada Selasa (20/10/2026).
Publik menanti apakah dorongan dari pimpinan legislatif dan Koalisi Pers Sumsel akan diikuti perkembangan konkret dalam penanganan perkara.
Pesannya jelas, kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Pengusutan yang profesional, transparan, dan tuntas menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga ruang aman bagi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Koalisi Pers Sumsel berharap kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut secara terukur dan terbuka, sehingga perkembangan penanganannya dapat diketahui publik dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.(ABDUS)














Komentar