PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Penanganan dugaan penganiayaan terhadap wartawan dalam peristiwa di depan Mapolda Sumatera Selatan kini menjadi perhatian serius. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Palembang untuk mendalami peristiwa tersebut melalui klarifikasi kepada jajaran Polda Sumsel hingga mendengarkan keterangan Koalisi Pers Sumatera Selatan.
Kunjungan kerja pada 18–20 Oktober 2026 ini bukan sekadar agenda koordinasi kelembagaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Kompolnas untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penanganan peristiwa yang menyita perhatian publik, sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kepolisian.
Tim Kompolnas dipimpin Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid, M.Si., didampingi Kabag Hubungan Antarlembaga dan Komunikasi (HIK) Setkompolnas Kombes Pol. Dody Wirawijaya, S.I.K., serta Analis Kebijakan Ahli Pertama Setkompolnas Yozy Erfandi Pratama, S.H.
Kedatangan tim disambut Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumsel di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
Agenda dilanjutkan dengan pertemuan bersama pejabat utama Polda Sumsel sebagai langkah awal koordinasi pelaksanaan kunjungan kerja.
Klarifikasi Digelar, Sejumlah Pejabat Polda Sumsel Dimintai Keterangan.
Pada hari kedua, Tim Kompolnas menggelar pertemuan dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., dan Wakapolda Sumsel untuk menyampaikan maksud serta tujuan kunjungan.
Penggalian informasi kemudian dilakukan melalui klarifikasi bersama sejumlah pejabat terkait, yakni Irwasda, Kabid Propam, Karo Ops, dan Direktur Intelkam Polda Sumsel.
Klarifikasi tersebut diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai kronologi kejadian serta langkah-langkah yang telah dilakukan kepolisian dalam menangani peristiwa di depan Mapolda Sumsel yang turut menjadi sorotan kalangan pers.
Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penanganan peristiwa tidak berhenti pada penyampaian keterangan sepihak, melainkan ditelaah berdasarkan informasi dari pihak-pihak terkait.
Terlebih, ketika dugaan kekerasan menyangkut wartawan, proses penanganannya menjadi perhatian publik karena bersinggungan dengan perlindungan terhadap insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Kompolnas Dengarkan Koalisi Pers Sumsel.
Tak hanya meminta klarifikasi dari internal kepolisian, Tim Kompolnas juga bertemu dengan Koalisi Pers Sumatera Selatan untuk menyerap masukan, pandangan, dan informasi dari kalangan jurnalis.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya membangun gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang terjadi.
Suara insan pers perlu mendapat ruang dalam proses pendalaman, terutama untuk memastikan bahwa persoalan yang menyangkut dugaan penganiayaan terhadap wartawan dapat ditelaah secara objektif dan tidak mengabaikan kepentingan perlindungan profesi jurnalistik.
Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar pernyataan, melainkan harus tercermin melalui kesediaan membuka ruang klarifikasi, menguji informasi, dan menindaklanjuti setiap temuan sesuai ketentuan hukum.
Kapolda Tegaskan Polda Sumsel Terbuka terhadap Pengawasan.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana menegaskan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Kompolnas sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.
“Polda Sumsel terbuka terhadap proses klarifikasi dan pengawasan yang dilaksanakan Kompolnas. Kami berkomitmen untuk mendukung proses ini secara kooperatif serta memastikan penanganan setiap perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan dan akuntabilitas,” ujar Rony.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap resmi Polda Sumsel dalam menghadapi proses pengawasan.
Namun, bagi masyarakat dan kalangan pers, komitmen keterbukaan pada akhirnya perlu dibuktikan melalui tindak lanjut yang jelas, penanganan perkara yang objektif, serta penyampaian perkembangan informasi sesuai ketentuan hukum.
Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan. Kepercayaan harus tumbuh dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan hasil penanganan perkara yang memberikan kepastian hukum.
Kompolnas Dalami Peristiwa demi Transparansi dan Keadilan.
Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid, M.Si., menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memperoleh informasi dan mendalami penanganan peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kompolnas untuk memperoleh informasi secara menyeluruh melalui klarifikasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga mendengarkan masukan dari kalangan pers agar proses penanganan peristiwa ini dapat ditelaah secara objektif, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan rasa keadilan,” ungkap Supardi.
Melalui klarifikasi dari jajaran kepolisian dan dialog dengan Koalisi Pers Sumsel, Kompolnas berupaya menghimpun informasi dari berbagai pihak sebagai bahan untuk menelaah penanganan peristiwa tersebut.
Proses ini menjadi bagian penting dari pengawasan eksternal, terutama dalam memastikan bahwa setiap persoalan yang menimbulkan keresahan publik mendapatkan perhatian dan penanganan yang semestinya.
Satu Orang Diamankan, Dugaan Penganiayaan Wartawan Masih Diselidiki.
Dalam perkembangan penanganan peristiwa tersebut, Polda Sumsel sebelumnya telah mengamankan satu orang yang diduga sebagai provokator kericuhan.
Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan penganiayaan terhadap wartawan masih terus dilakukan untuk mendalami kronologi kejadian dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penting untuk membedakan penanganan kericuhan dengan penyelidikan dugaan penganiayaan. Keduanya memerlukan pendalaman berdasarkan fakta dan bukti agar proses hukum berjalan objektif serta tidak mengaburkan pokok persoalan.
Publik tentu berharap setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, tanpa tebang pilih, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Pada saat yang sama, semua pihak tetap harus dihormati hak-haknya selama proses hukum berlangsung.
Ujian Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik.
Kunjungan Kompolnas ke Polda Sumsel membawa pesan penting bahwa penanganan peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat perlu dijalankan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Bagi institusi kepolisian, pengawasan merupakan ruang evaluasi untuk memperkuat profesionalisme.
Bagi insan pers, proses tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan informasi dan pandangan agar dugaan kekerasan terhadap wartawan mendapat perhatian yang semestinya.
Yang menjadi perhatian berikutnya adalah bagaimana hasil pendalaman tersebut ditindaklanjuti, bagaimana penyelidikan dugaan penganiayaan berjalan, dan bagaimana perkembangan penanganannya dapat disampaikan secara proporsional kepada publik.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat koordinasi antara Kompolnas, Polda Sumsel, dan Koalisi Pers Sumsel. Lebih dari itu, proses tersebut diharapkan ikut mendorong penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap kebebasan pers.
Sebab, profesionalisme kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan, tetapi juga dari kesanggupan menerima pengawasan, mengoreksi kekurangan, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai hukum.
Polisi Bersama Masyarakat.
(ABDUS)














Komentar