PALEMBANG, GALERIPOST.ID — Janji meluluskan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur belakang berujung perkara hukum. Seorang pria berinisial Rodiansyah, yang dilaporkan mengaku sebagai pegawai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), diamankan Tim Bidik Unit 2 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga Rp250 juta.
Tersangka diamankan di kediamannya di Jalan Naskah RSS Bukit Sederhana, Lorong Ogem, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Senin (12/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, setelah polisi melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi mengenai keberadaannya.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi CPNS melalui jalur tidak resmi, terlebih jika disertai permintaan uang dalam jumlah besar.
JANJI LOLOS CPNS, KORBAN MERUGI Rp250 JUTA.
Perkara ini bermula ketika pelapor, Irwandi bin Hasuar, seorang karyawan BUMD, mendapat janji dari terlapor yang mengaku bekerja di lingkungan Kemenkumham, tepatnya di Lapas Narkotika Rutan 1 Pakjo Palembang.
Berdasarkan keterangan pelapor, tersangka menjanjikan dapat meluluskan anaknya, Lintang Saputra, untuk menjadi pegawai CPNS Kemenkumham. Untuk merealisasikan janji tersebut, korban diminta menyiapkan uang sebesar Rp250 juta.
Pada Selasa, 20 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, korban mendatangi rumah terlapor di kawasan Sukarami, Palembang, untuk menyerahkan uang yang diminta secara bertahap.
Namun, janji yang disampaikan tidak kunjung terbukti. Saat tahapan akhir pendaftaran CPNS berlangsung, anak korban tidak memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dijanjikan.
Terlapor kemudian disebut kembali meyakinkan korban dengan dalih menggunakan “jalur belakang” atau “jalur kilat”.
Korban pun masih menunggu hasil pengumuman akhir dengan harapan anaknya dapat diterima sebagai pegawai CPNS.
Faktanya, nama anak korban tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan. Korban kemudian meminta pertanggungjawaban atas uang yang telah diserahkan.
Namun, menurut laporan, terlapor disebut terus mengelak dan hingga perkara dilaporkan, uang sebesar Rp250 juta tersebut belum dikembalikan.
Merasa dirugikan, Irwandi akhirnya melaporkan kejadian itu ke SPKT Polda Sumsel pada 6 Agustus 2025 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1070/VIII/2025/SPKT/POLDA SUMSEL.
TIM BIDIK UNIT 2 JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL BERGERAK, TERSANGKA DICIDUK DI RUMAH.
Setelah melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi mengenai keberadaan tersangka, jajaran Unit 2 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel bergerak melakukan penangkapan.
Operasi tersebut dilaksanakan atas perintah Kasubdit III Jatanras Polda Sumsel AKBP Sofwan Rosyidi, S.I.K., M.H., dengan melibatkan Kanit 2 AKP Herry Yusman, S.H., Panit Opsnal Unit 2 IPTU Zakwan Rifqi, S.Trk., Panit Riksa IPDA Eddy Nopriadi, serta anggota opsnal.

Tim kemudian mendatangi rumah tersangka di kawasan Jalan Naskah RSS Bukit Sederhana, Lorong Ogem, Kelurahan Sukarami, Palembang.
Kasubdit III Jatanras Polda Sumsel AKBP Sofwan Rosyidi, S.I.K., M.H., menyampaikan, bahwa dalam penindakan pada Senin malam, 12 Oktober 2026, sekitar pukul 22.00 WIB, tersangka berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Selanjutnya, tersangka dibawa ke kantor Unit 2 Jatanras Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
POLISI AMANKAN ATRIBUT KEMENKUMHAM.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.
Barang bukti tersebut meliputi, Satu lembar surat pernyataan. Satu lembar kuitansi. Satu lembar rekening koran. Satu buah topi bertuliskan Kemenkumham. Satu buah baju berwarna biru yang disebut sebagai pakaian dinas harian (PDH) Kemenkumham. Satu buah baju berwarna hitam yang disebut sebagai pakaian dinas upacara (PDU) Kemenkumham. Tiga buah kopel. Satu bundel surat dari Kemenkumham.
Barang-barang tersebut telah diamankan untuk kepentingan penyidikan.
Status, fungsi, dan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana akan ditentukan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
TERANCAM PASAL PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang merujuk pada Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP, dengan penyesuaian terhadap Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana tercantum dalam keterangan perkara.
Penanganan perkara selanjutnya akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pembuktian unsur tindak pidana serta pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi.
“Kasus ini kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap iming-iming kelulusan CPNS dengan membayar sejumlah uang. Seleksi aparatur sipil negara harus ditempuh melalui prosedur resmi, bukan melalui janji kelulusan dari pihak yang mengklaim memiliki akses khusus,” ungkapnya, Minggu (18/10/2026).
Lanjutnya, Kasubdit III Jatanras Polda Sumsel AKBP Sofwan Rosyidi, S.I.K., M.H., mengatakan, bahwa masyarakat diimbau tidak menyerahkan uang kepada pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur belakang.
Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial besar, praktik semacam ini juga dapat menyeret pihak-pihak terkait ke dalam proses hukum.
Rp250 juta bukan jumlah kecil. Ketika janji kelulusan CPNS berujung tanpa hasil, dugaan penyimpangan tersebut harus diusut tuntas dan dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.
Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih harus dipandang sebagai dugaan tindak pidana.
“Tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutupnya.(ABDUS)














Komentar