PALEMBANG, SUMSEL, GALERIPOST.ID — Polemik lahan yang melibatkan PT Melania Indonesia kembali memanas. Gelombang aksi masyarakat Desa Mainan dan Talang Kemang ke Kantor ATR/BPN Sumatera Selatan menjadi sinyal keras bahwa persoalan yang selama ini bergulir belum dianggap selesai oleh warga.
Anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi NasDem, Ade Pramanja, menilai aksi tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat karena berbagai rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya belum memberikan kepastian penyelesaian di lapangan.
Menurut Ade, persoalan PT Melania Indonesia bukan persoalan baru. Aspirasi masyarakat bahkan telah disampaikan melalui DPRD Kabupaten Banyuasin, DPRD Sumsel hingga Komisi II DPR RI.
“Jauh sebelum hari ini masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya, baik dari Kabupaten Banyuasin, DPRD Provinsi Sumsel, maupun DPR RI,” ujar Ade, Senin (28/9/2026).
Sorotan semakin tajam karena persoalan HGU PT Melania Indonesia sebelumnya telah masuk dalam pembahasan di tingkat pusat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada 19 Mei 2026, disebut terdapat rekomendasi agar HGU PT Melania Indonesia dicabut dan tidak diperpanjang.
Rekomendasi tersebut kemudian turut menjadi bagian dari pengawalan DPRD Sumsel melalui Pansus Perkebunan.
“DPR RI Komisi II sudah merekomendasikan untuk dicabut dan tidak diperpanjang. Kemudian DPRD Sumsel melalui Pansus Perkebunan juga menguatkan rekomendasi tersebut,” kata Ade.
Namun, rekomendasi legislatif tersebut belum otomatis menjadi keputusan administratif final.
Proses verifikasi dan kewenangan pemerintah terkait status HGU tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sinilah persoalan menjadi semakin pelik.
Masyarakat telah menyampaikan aspirasi.
Lembaga legislatif daerah telah mengeluarkan rekomendasi. Komisi II DPR RI juga telah memberikan rekomendasi.
Tetapi di tingkat lapangan, warga masih menunggu kepastian mengenai bagaimana seluruh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.
Ade menilai kondisi itu menjadi salah satu pemicu munculnya kembali aksi masyarakat.
“Ini aksi karena ada reaksi. Ini wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Selain persoalan HGU, Ade juga mengungkap adanya dugaan persoalan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang menurutnya telah dikonfirmasi kepada pihak BPJS.
“Terkonfirmasi dengan BPJS bahwasanya membenarkan adanya kurang bayar atau tidak dibayarkannya iuran dan itu ada tuntutan hukumnya,” tegasnya.
Meski demikian, dugaan tersebut tetap harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai mekanisme hukum.
Keterangan mengenai persoalan BPJS tersebut juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pernyataan pihak yang menyampaikannya, bukan sebagai putusan hukum.
Ade meminta masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara tertib.
Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, namun tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkis.
“Kami mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi karena memang dilindungi undang-undang, namun tetap tertib dan jangan anarkis,” katanya.
Ia memastikan DPRD Sumsel akan terus mengawal persoalan tersebut.
“Kita dari DPRD adalah perwakilan rakyat. Aspirasi ini wajib kami sampaikan. Kami DPRD selalu mengawal dan memastikan kami berada bersama masyarakat,” tegas Ade.
ATR/BPN DIMINTA JANGAN BERHENTI DI MEJA PENGADUAN
Desakan agar persoalan tersebut segera mendapatkan kejelasan juga datang dari Anggota Komisi II DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra, Aswan.
Ia meminta ATR/BPN tidak sekadar menerima aspirasi masyarakat, tetapi memberikan tindak lanjut yang jelas, terukur dan transparan.
Menurut Aswan, persoalan agraria tidak boleh berhenti pada rapat, penerimaan pengaduan ataupun kegiatan seremonial.
Pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai langkah yang akan ditempuh.
“ATR/BPN harus segera menindaklanjuti persoalan ini secara cepat dan tepat. Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya diterima, kemudian berhenti pada seremoni tanpa ada kejelasan penyelesaian,” tegas Aswan.
Sorotan tersebut sejalan dengan sikap DPRD Sumsel sebelumnya yang meminta proses verifikasi terhadap PT Melania Indonesia dilakukan secara menyeluruh dari dua sisi: perusahaan dan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemeriksaan tidak hanya menggambarkan kondisi berdasarkan keterangan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan keterangan masyarakat, temuan legislatif serta kondisi faktual di lapangan.
Aswan juga mengingatkan bahwa reforma agraria merupakan agenda kebijakan negara yang harus diterjemahkan melalui tindakan nyata.
“Apalagi agenda reforma agraria sudah menjadi kebijakan negara. ATR/BPN jangan lagi bermain-main dengan kata-kata. Masyarakat membutuhkan kepastian dan tindakan nyata, bukan sekadar seremoni ketika ada aksi demonstrasi,” ujarnya.
REKOMENDASI JANGAN BERHENTI JADI DOKUMEN.
Sebelumnya, DPRD Sumsel juga menyoroti laporan ATR/BPN yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan persoalan PT Melania Indonesia sebagaimana temuan Pansus Perkebunan.
DPRD meminta verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertemukan data pemerintah, keterangan masyarakat, temuan legislatif serta kondisi faktual di lapangan.
Kini, tekanan terhadap ATR/BPN kembali menguat.
Di satu sisi, terdapat rekomendasi legislatif mengenai pencabutan dan tidak diperpanjangnya HGU PT Melania Indonesia.
Di sisi lain, proses administratif serta verifikasi pemerintah masih menjadi bagian penting sebelum keputusan final mengenai status HGU ditetapkan.
Persoalannya kini bukan lagi sekadar seberapa banyak rekomendasi yang telah dikeluarkan.
Pertanyaan yang jauh lebih krusial adalah : kapan rekomendasi tersebut diterjemahkan menjadi tindak lanjut yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan?
Bagi masyarakat, rekomendasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang tersimpan di meja birokrasi.
Mereka menuntut kepastian mengenai status lahan dan masa depan masyarakat di wilayah yang bersinggungan dengan HGU PT Melania Indonesia.
Karena ketika aspirasi sudah disampaikan berulang kali, rapat telah digelar, rekomendasi telah dikeluarkan, dan aksi kembali terjadi, maka yang ditunggu masyarakat bukan lagi sekadar jawaban.
Yang ditunggu adalah tindakan nyata dan kepastian.(DU)














Komentar